Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mudik dan pulang kampung memiliki makna yang berbeda. Orang yang pulang kampung disebut disebut akan melakukan karantina 14 hari sesampainya di daerah tujuan.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Prof Dr dr Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH, MMB, menegaskan bahwa perpindahan penduduk antar daerah, baik dalam rangka mudik maupun pulang kampung, sama sama memiliki risiko dalam kaitannya dengan risiko penularan virus Corona COVID-19.
"Masalah risiko memang sama saja kalau seluruh Indonesia, tapi tentu orang dari lokasi yang angka kejadiannya tinggi seputar Jabotabek orang yang ada di situ berisiko positif," ungkapnya saat dihubungi detikcom Kamis (23/4/2020).
"Yang jadi masalah adalah yang pulang kampung ini memang carrier (pembawa sakit) atau gejala ringan maka dia akan jadi sumber penularan seperti terjadi di beberapa kota kasus positif kasus datang dari Jabotabek," lanjutnya.
Prof Ari pun menegaskan untuk tetap menerapkan physical distancing. Karena hal itu disebut menjadi kunci dari pencegahan penularan virus Corona COVID-19.
"Iya kalau sudah pulang kampung dan isolasi mandiri tidak ada gejala berarti statusnya dari OTG (Orang Tanpa Gejala) jadi orang biasa, tapi tetap menerapkan physical distancing," tegasnya.
Jubir Pemerintah RI Bantah Tudingan Manipulasi Data Kasus Corona
Belakangan ini muncul isu terkait manipulasi data oleh pemerintah soal kasus Corona di Indonesia. Namun hal ini dibantah tegas oleh pemerintah.
Juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto, menegaskan tidak ada manipulasi data seperti yang selama ini dikabarkan. Malah hal itu justru mempersulit pemerintah dalam pendataan kasus Corona di Indonesia.
"Pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data, sekali lagi saudara-saudara pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data," tegas Yuri saat melakukan konferensi pers di BNPB pada Kamis (23/4/2020).
Yuri menegaskan data yang selama ini diperoleh benar berdasarkan data akumulatif yang dikumpulkan dari tingkat bawah hingga masuk ke tingkat nasional. Memanipulasi data disebut akan merugikan kerja keras yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.
"Akan merugikan dan mengacaukan kerja keras yang kita bangun bersama. Data kita bangun secara berjenjang dan berstruktur sejak tingkat desa, sejak tingkat rumah sakit, sejak tingkat dinas kota dan kabupaten yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat kota dan kabupaten," tegasnya.
"Yang kemudian diakumulasikan oleh dinas kesehatan provinsi, yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan tingkat provinsi, dan akhirnya sampai di tingkat kementerian kesehatan yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatam penanganan COVID-19 di tingkat nasional," lanjutnya.
Ia pun berterima kasih kepada para pakar yang selama ini membantu untuk membangun sistem data. Hal ini akan menjadi bahan komunikasi yang efektif, detail, dan transparan pada semua pihak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar