Jumat, 24 April 2020

Jubir Pemerintah RI Bantah Tudingan Manipulasi Data Kasus Corona

Belakangan ini muncul isu terkait manipulasi data oleh pemerintah soal kasus Corona di Indonesia. Namun hal ini dibantah tegas oleh pemerintah.
Juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto, menegaskan tidak ada manipulasi data seperti yang selama ini dikabarkan. Malah hal itu justru mempersulit pemerintah dalam pendataan kasus Corona di Indonesia.

"Pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data, sekali lagi saudara-saudara pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data," tegas Yuri saat melakukan konferensi pers di BNPB pada Kamis (23/4/2020).

Yuri menegaskan data yang selama ini diperoleh benar berdasarkan data akumulatif yang dikumpulkan dari tingkat bawah hingga masuk ke tingkat nasional. Memanipulasi data disebut akan merugikan kerja keras yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

"Akan merugikan dan mengacaukan kerja keras yang kita bangun bersama. Data kita bangun secara berjenjang dan berstruktur sejak tingkat desa, sejak tingkat rumah sakit, sejak tingkat dinas kota dan kabupaten yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat kota dan kabupaten," tegasnya.

"Yang kemudian diakumulasikan oleh dinas kesehatan provinsi, yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan tingkat provinsi, dan akhirnya sampai di tingkat kementerian kesehatan yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatam penanganan COVID-19 di tingkat nasional," lanjutnya.

Ia pun berterima kasih kepada para pakar yang selama ini membantu untuk membangun sistem data. Hal ini akan menjadi bahan komunikasi yang efektif, detail, dan transparan pada semua pihak.

Kebijakan Sholat Tarawih di Berbagai Negara Saat Pandemi Corona

 Sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadhan jadi hal yang biasa bagi umat muslim. Hanya saja kali ini ada yang berbeda yaitu ancaman virus Corona COVID-19.
Untuk menghadapi itu beberapa negara diketahui sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan agar ibadah seperti sholat tarawih bisa disesuaikan oleh umat muslim di tengah pandemi Corona. Apa saja contoh kebijakan tersebut? Berikut rangkuman detikcom dari berbagai sumber:

1. Arab Saudi dan Mesir
Arab Saudi, Mesir, dan beberapa negara Timur Tengah lain meniadakan aktivitas sholat tarawih berjamaah di mesjid. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menangguhkan ibadah yang melibatkan orang banyak selama Ramadhan 2020 untuk masyarakat umum.

Ibadah ini meliputi sholat wajib lima kali sehari, sholat tarawih, dan buka puasa yang dilakukan bersama-sama. Dua masjid suci ini juga menangguhkan i'tikaf yang dilakukan dengan berdiam diri di masjid selama Ramadhan.

Aturan ini diumumkan kepala urusan umum dua masjid suci Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais melalui Twitter. Penerapan aturan ini adalah bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 demi menjaga kesehatan jamaah dan pengunjung masjid.

2. Pakistan
Pakistan masih membolehkan warga sholat tarawih di mesjid dengan syarat tertentu. Dikutip dari Al Jazeera, saf jemaah yang sholat tarawih harus berjarak minimal dua meter dan harus membawa sajadah sendiri dari rumah.

3. Inggris
Mesjid-mesjid di Inggris yang biasanya mengadakan sholat tarawih berjamaah dilaporkan akan melakukan aktivitas yang memanfaatkan teknologi internat. Misalnya streaming ceramah dan baca Al Qur'an online.

4. Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait panduan ibadah Ramadhan selama masih ada pandemi Corona COVID-19. Beberapa daerah yang dianggap relatif aman terhadap risiko penyebaran virus atau zona hijau masih dibolehkan mengadakan sholat tarawih berjamaah di mesjid.

Bagi yang masuk zona merah dan kuning, dilarang melaksanakan salat di masjid atau musala.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar