Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kabupaten Pasuruan. Ada hal yang diwanti-wanti oleh Jokowi dari proyek senilai Rp 2 triliun itu.
"Alhamdullilah SPAM Umbulan yang telah lama dikerjakan, hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," ucapnya saat memberikan sambutan dilansir dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/3/2021).
Jokowi menjelaskan SPAM ini mengaliri air bersih yang sudah bisa langsung dimanfaatkan. SPAM ini memiliki kapasitas penyaluran air hingga 4.000 liter per detik.
"Ini gede banget. Tadi saya tanyakan di lapangan yang baru berjalan itu 900 liter per detik. Artinya masih ada 80% yang harus segera diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa di rumah tangga. Ini pekerjaan besarnya ada di situ," ucapnya.
Nah dengan fungsi yang masih jauh dari optimal, Jokowi pun mewanti-wanti agar seluruh pihak seperti pemerintah kabupaten dan kota hingga pelaksana proyek duduk bersama untuk membagi tanggung jawab. Dia tak ingin pengoperasian SPAM bernilai jumbo tersebut justru 'mandek' tak sampai ke rumah tangga.
"Siapa mengerjakan apa, siapa tanggung jawab di mana. Sehingga proyek gede yang memakan biaya Rp 2 triliun lebih Rp 56 miliar ini betul-betul bisa maksimal digunakan, dirasakan oleh masyarakat. Ini yang penting di situ," tegasnya.
Jokowi mewanti-wanti, jangan sampai proyek SPAM dengan nilai yang begitu besar tapi tidak bisa bermanfaat secara maksimal untuk masyarakat.
"Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas. Apakah PDAM Kota dan Kabupaten, atau kah PDAM di tingkat provinsi atau Menteri PUPR," tegasnya.
Jokowi pun meminta seluruh pihak yang terkait untuk menggelar rapat dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada minggu ini.
"Karena ini kalau tidak diselesaikan di lapangan, praktek yang saya alami yang saya lihat, ada waduk gede banget, irigasi primer sudah disiapkan, tapi untuk yang sekunder dan tersier tidak ada. Terus airnya sampai ke sawah lewat mana?" tuturnya.
https://cinemamovie28.com/movies/escape-from-pretoria/
Driver Online di Inggris Jadi Karyawan, di RI Bisa Juga?
Driver online di Inggris beberapa waktu lalu berhasil memenangi gugatan untuk menjadi karyawan dan mendapatkan upah minimum di Mahkamah Agung Inggris. Sebelumnya, skema mitra diterapkan kepada para pengemudi taksi online di Inggris.
Dengan skema mitra para driver tidak mendapatkan hak-hak pekerja macam karyawan. Skema mitra semacam ini juga diterapkan kepada para pengemudi taksi online dan juga ojek online di Indonesia.
Bila di Inggris driver bisa jadi karyawan dan mendapatkan upah minimum, apakah hal itu bisa terjadi di Indonesia?
Ketua umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafaril mengatakan sebetulnya putusan Mahkamah Agung Inggris bisa juga terjadi di Indonesia. Syaratnya, ada gugatan yang diajukan dan hakim memakai prinsip yurisprudensi.
Yurisprudensi sendiri adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.
"Sebenarnya bisa aja dituntut kayak gitu di sini, misal ada pengacara atau siapa yang pintar, dituntut bisa aja. Ini kan bisa prinsip yurisprundensi, hakim itu kan boleh memutuskan dengan memakai kasus yang hampir sama di tempat lain," ungkap pria yang akrab disapa Ariel kepada detikcom, Senin (22/3/2021).
Yang jadi masalah, menurutnya kalau cuma pihaknya yang menuntut rasanya tidak akan kuat dan kurang dukungan. Dia menilai pihaknya butuh dukungan untuk melakukan tuntutan itu supaya dimenangkan.
Di Inggris saja, Yaseen Aslam yang memenangkan tuntutan butuh waktu bertahun-tahun bertarung di pengadilan.
"Kalau mau langsung tuntut, ini susah juga kalau nggak ada yang ngedukung. Itu aja Yaseen Aslam bertahun-tahun kan, dia ada dukungan dari serikat pekerja yang kuat di sana," ungkap Ariel.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar