Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan data pasien tuberkulosis (TBC) akan membuat gelisah masyarakat Indonesia jika dibuka ke publik. Pasalnya, tingkat kematian TBC hingga saat ini mencapai hingga 15 orang per jam.
Tingkat kematian tersebut menempatkan Indonesia ada di peringkat ketiga di dunia Menurut Suharso, angka ini sama mengkhawatirkannya dibandingkan COVID-19.
"TBC hampir 900 ribu pasien dan 14-15 orang wafat per jam. Jadi kalau gelisah ada COVID-19, kalau kematian TBC diumumkan banyak orang Indonesia yang akan gelisah," kata Suharso di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Selain TBC, Suharso mengatakan, ada penyakit malaria yang menjadi fokus pemerintah. Pada tahun depan, pemerintah ingin angka yang terjangkit menurun. Kemudian penyakit kusta, menurutnya Indonesia pernah terbebas dari penyakit itu namun kini sudah muncul lagi dan angkanya lebih tinggi dari Brasil.
Tidak hanya itu, dikatakan Suharso, pemerintah juga ingin meningkatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) untuk anak ditingkatkan. Perbaikan-perbaikan itu menjadi prioritas pemerintah dalam program reformasi sistem kesehatan nasional di 2021.
"Saya inginkan IDL itu penting sekali, jadi kita terkonsentrasi di stunting padahal IDL termasuk pneumonia di anak luar biasa ancamannya dan ancam generasi Indonesia ke depan," tegasnya.
Erick Thohir dan DPR Rapat Tertutup, Ini yang Dibahas
Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara langsung atau tatap muka.
Ditemui di lokasi usai rapat, Erick bungkam tidak mau membahas soal apa yang dibahas saat rapat. Dia hanya bilang bahwa rapat yang dijalankan tertutup.
"Nggak boleh (ngomong) soalnya tertutup," kata Erick ditemui di depan Komisi VI DPR RI, Senin (22/6/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan BUMN meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021. Aria menyebut anggaran PMN yang diajukan BUMN senilai Rp 70 triliun.
"Masih sekitar 70an (triliun) lah. Tapi sekali lagi kita melihat banyak belanja-belanja kementerian yang masih bisa dialokasikan untuk terciptanya berbagai pertumbuhan atau lapangan-lapangan kerja khususnya yang UMKM karena ini yang memberikan kontribusi hampir 57% terhadap PDB," ucapnya.
Aria menyebut yang akan mendapat perhatian khusus untuk bisa mendapat PMN adalah PT PLN (Persero), PT Permodalan Nasional Madani/PNM (Persero), BUMN Pangan, BUMN Farmasi, hingga BUMN Perbankan.
"BUMN-BUMN yang langsung terlibat dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama pangan, energi beberapa transportasi laut karena terkait dengan transportasi logistik dan beberapa BUMN keuangan, perbankan maupun nonperbankan," urainya.
Sementara itu untuk dana talangan, DPR meminta agar prosedurnya didalami sesuai dengan payung hukum yang ada. Pihaknya tidak ingin dana talangan diberikan langsung pemerintah kepada BUMN.
"Keputusan politik ini acuannya cara pandang hukumnya, nah itu lebih tepat bagaimana SMI atau penyehatan aset itu lebih diberikan dulu PMN baru kemudian dipinjamkan. Kalau pemerintah atau negara langsung meminjamkan saya kira payung hukumnya belum ada," imbuhnya.
https://nonton08.com/the-unspoken/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar