Kementerian BUMN mengubah susunan jajaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 berdasarkan SK Nomor. SK-213/MBU/06/2020 yang diumumkan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo 1 di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2020.
Dalam RUPS tersebut, Kementerian BUMN mengangkat Dani Rusli Utama sebagai Direktur Utama Pelindo 1 yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo 2. Henry Naldi sebagai Direktur SDM dan Umum Pelindo 1 yang sebelumnya menjabat sebagai SVP Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1.
Ridwan Sani Siregar sebagai Direktur Operasional dan Komersial sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas yang merupakan anak perusahaan Pelindo 1. Henri Panggabean sebagai Direktur Keuangan Pelindo 1 yang sebelumnya sebagai Senior Manager Treasury and Corporate Finance Pelindo 2.
Prasetyo sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis yang sebelumnya menjabat sebagai Head of Strategic Planning and Corporate Performance Bureau Pelindo 3.
SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1, Imron Eryandy menerangkan bahwa pergantian pejabat baik itu promosi maupun rotasi suatu perusahaan atau instansi adalah suatu peristiwa yang bisa kapan saja terjadi.
"Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham Pelindo 1 memiliki kekuasaan untuk melakukan pergantian susunan Direksi maupun Komisaris Pelindo 1. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan sumbangsih yang diberikan selama bertugas memangku jabatan Direksi kepada jajaran Direksi Pelindo 1 sebelumnya. Dan kepada jajaran Direksi yang baru, kami berharap bisa mengemban amanah dengan memberikan yang terbaik bagi kemajuan perusahaan," terang Imron Eryandy dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2020).
Jajaran Komisaris
Komisaris Utama : Achmad Djamaludin
Komisaris : Arman Depari
Komisaris Independen : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
Komisaris Independen : Ahmad Perwira Mulia Tarigan
Komisaris Independen : Irma Suryani Chaniago
Komisaris : Winata Supriatna
Jajaran Direksi
Direktur Utama : Dani Rusli Utama
Direktur SDM dan Umum : Henry Naldi
Direktur Operasional & Komersial : Ridwan Sani Siregar
Direktur Keuangan : Henri Panggabean
Direktur Teknik : Hosadi Apriza Putra
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis : Prasetyo
Tjahjo: Reformasi Birokrasi Harus Selesai 5 Tahun
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan pihaknya terus mempercepat reformasi birokrasi. Apapun kendalanya, Tjahjo memastikan target tersebut sudah beres dalam jangka lima tahun sejak kepemimpinannya.
"Menata sistem manajemen sumber daya ASN yang sedang kita siapkan ini mau tidak mau 5 tahun ini harus selesai," kata Tjahjo dalam diskusi virtual, Senin (22/6/2020).
Tjahjo menjabarkan beberapa faktor yang harus dilakukan guna mencapai sistem reformasi birokrasi tersebut. Dari aspek perencanaannya, ASN di seluruh instansi itu harus berdasarkan pada arah pembangunan nasional atau potensi daerah yang ada, sesuai kebutuhan atau core bisnisnya dengan dasar analisa jabatan ataupun analisis beban kerja.
"Itu yang memang harus mau tidak mau ada," sambungnya.
Selain itu, dari sistem perekrutan dan seleksi CPNS. Ke depan diharapkan sistem ini tidak hanya bersifat terbuka saja melainkan juga bisa menjadi apa yang dibutuhkan untuk antisipatif ke depan.
Selanjutnya, berkaitan dengan pengembangan kompetensi yaitu menetapkan standar kompetensi jabatan, kemudian menjalankan berbagai kebijakan diklat secara berkelanjutan.
"Baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah termasuk perbaikan terhadap kompetensi yang ada," tambahnya.
Selain itu penting juga memikirkan yang namanya pengembangan karier ASN selanjutnya terkait penempatan dan juga jabatan saat dibutuhkan.
"Saya kira penting untuk memikirkan kebutuhan nasional dalam jangka pendek, menengah maupun panjang yang bisa apapun itu bagaimana, sudah siap," imbuhnya.
Terakhir, terkait masalah peningkatan kesejahteraan ASN. Penting juga untuk menambah penilaian kinerja dan penghargaan.
"Di swasta sudah, tinggal bagaimana ini dikemas untuk ASN," ungkapnya.
Dorong Pemda Kreatif Tangani COVID-19
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berharap agar seluruh pemerintah daerah bisa terus berinovasi dalam rangka penanganan COVID-19. Menurutnya, saat ini belum sampai 10% pemda dari 512 kabupaten kota yang mampu menggerakkan birokrasinya lebih inovatif menangani COVID-19.
"Kita masih melihat masih itu itu juga berapa kabupaten yang secara progresif revolusioner setidaKnya itu berani menelurkan inovasi-inovasi seperti Banyuwangi, Surabaya, kemudian Bandung dan lain-lain daerah yang belum mencapai dalam konteks 10% nya," kata Tjahjo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar