China telah berhasil meluncurkan satelit terakhir untuk melengkapi sistem navigasi global miliknya. Sistem ini dirancang sebagai alternatif dari GPS dan akan membantu China untuk melepas ketergantungannya pada Amerika Serikat.
Sistem navigasi bernama Beidou ini telah digarap selama lebih dari dua dekade dan memperlihatkan ambisi China untuk untuk menguasai teknologi dan antariksa di panggung global.
Ahli sebelumnya mengatakan bahwa Beidou akan membantu militer China tetap bisa online jika misalnya terjadi konflik dengan AS. Tapi peluncuran ini juga merupakan bagian dari upaya China untuk memperluas pengaruh teknologinya secara global.
Dikutip detikINET dari Space, Rabu (24/6/2020) satelit terakhir Beidou Navigation Satllite (BDS) dibawa menggunakan roket Long March 3B. Roket tersebut meluncur ke orbit dari Xichang Satellite Launch Center pada Rabu (23/6) pukul 09.43 waktu Beijing dan dinyatakan sukses pada pukul 10.15 waktu setempat.
China mulai mengembangkan sistem satelit Beidou pada tahun 1990-an, dengan satelit pertama meluncur pada Oktober 2000 dan menyediakan layanan berbasis satelit di China.
Sistem ini mendapatkan upgrade pertamanya pada awal 2009 dan selesai pada tahun 2012. Upgrade ini memperluas cakupan Beidou hingga Asia Pasifik.
Versi terakhir dan komplit sistem ini, yang disebut BDS-3, terdiri dari 30 satelit yang bisa digunakan untuk positioning dengan presisi tinggi hingga komunikasi pesan pendek. Dengan lengkapnya sistem ini maka jaringan Beidou bisa memberi layanan secara global.
GPS bukan satu-satunya rival Beidou dalam dunia navigasi. Rusia juga memiliki satelit navigasi Glonass-M untuk melayani militer Rusia di daratan, laut dan udara. Eropa juga memiliki sistem Galileo yang telah beroperasi pada 2016 dan akan meluncurkan satelit terakhirnya pada akhir 2020.
Percepat Digitalisasi Nasional, Kominfo Butuh Anggaran Rp 22,57 Triliun
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan lima program prioritas untuk percepat digitalisasi nasional. Untuk mencapai impian tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa instansinya butuh anggaran Rp 22,57 triliun.
Adapun lima program prioritas digitalisasi nasional Kominfo ini, di antaranya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan spektrum frekuensi, pemanfaatan TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika, serta komunikasi publik.
"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp 16,82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ucap Menkominfo dikutip di situs Kominfo, Rabu (24/6/2020).
Insiasi Kominfo ini juga telah dipaparkan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (22/6). Johnny menjelaskan anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.
"Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi COVID-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya," paparnya.
Menurut Menteri Johnny, pandemi Corona mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, yang mana itu perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan TIK untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.
"Oleh karena itu, kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp 2,33 Triliun untuk percepatan infrastruktur, seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah non komersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020," tutur Johnny.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Johnny mengungkapkan kondisi perkembangan penyebaran akses internet 4G di Indonesia.
"Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T," kata Menkominfo.
Menkominfo juga mengatakan pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T akan dirampungkan oleh Bakti sampai tahun 2022. Sedangkan, 3.435 desa dan kelurahan di wilayah non-3T, pembangunannya diserahkan ke operator seluler.
https://nonton08.com/cast/adam-lefevre/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar