Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah telah menyiapkan 7.634 titik internet gratis yang tersebar di seluruh daerah. Hal ini dilakukan untuk memberi dukungan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk masuk pasar digital.
"Pemerintah melalui Kemkominfo telah menyediakan 7.634 titik internet gratis agar masyarakat bisa memanfaatkan ruang digital secara positif. Untuk menunjang UMKM go online pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur internet, membangun palapa ring ini sudah," kata Mahfud dalam webinar 'Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)' Selasa, (23/6/2020).
Mahfud memastikan gerakan BBI bisa sesuai harapan untuk mendorong 2 juta UMKM menggunakan platform digital sampai akhir tahun. Saat ini sendiri sudah lebih dari 500.000 UMKM yang masuk dalam ekosistem digital.
"Saya dan kawan-kawan di Kemenko Polhukam harus bisa memastikan pemerintah bersama pelaku digital bahwa gerakan ini bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan dengan bergotong-royong memberi dukungan konkret bagi para pelaku UMKM secara online melalui gerakan nasional BBI," ucapnya.
Cara yang akan dilakukan adalah dengan membuat tim diseminasi informasi dalam mempromosikan produk dalam negeri, membuat key message dalam bentuk konten yang menarik, hingga yang paling utama bekerja sama dengan platform online.
"Di tingkat pemerintah, kantor-kantor pemerintah harus mengerjakan ini, harus terbiasa dengan masalah infografis, video dan sebagainya. Kemudian kampanye melalui kerja sama dengan e-commerce, platform digital seperti dengan Tokopedia, Shopee, Grab, Gojek, Bukalapak dan platform lainnya," sebutnya.
Selain itu, petani dan kelompok nelayan disebut juga harus terlibat dalam diseminasi. Sebab tidak sedikit bahan baku UMKM yang berasal dari sana.
"Kalau luar negeri perlu melibatkan KBRI dan atase-atase perdagangan serta institusi bisnis Internasional dan orang-orang kita sebenarnya mampu melakukan ini semua termasuk aplikasi-aplikasi yang canggih itu sudah kita punya anak-anak yang bisa menggarapnya sendiri sebenarnya," imbuhnya
Kata Luhut, Urus COVID dan Ekonomi Harus Imbang Biar Nggak Kelaparan
Pemerintah kerap dianggap mementingkan perekonomian ketimbang menekan penyebaran virus Corona (COVID-19). Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara menepis penilaian tersebut.
Luhut menegaskan pemerintah selalu mengupayakan keseimbangan antara penanganan perekonomian dan menekan penyebaran Corona. Menurutnya, kalau terlalu mengurusi ekonomi, maka kesehatan masyarakat terancam Corona.
Sebaliknya, apabila hanya fokus menekan penyebaran virus Corona saja, masyarakat bisa saja mati kelaparan.
"Jadi harus ada lihat ekuilibriumnya, keseimbangan penanganan COVID-19 dan ekonomi, kalau ekonomi saja matilah karena COVID, kalau COVID saja matilah karena kelaparan," ujar Luhut dalam sebuah webinar, Selasa (23/6/2020).
Oleh sebab itu dalam menangani krisis karena wabah, pemerintah mengamati data dengan cermat. Data pun diperhatikan hingga tingkat kota/kabupaten, hingga provinsi.
"Jadi gini, soal COVID-19 itu kita amati cermat, kami punya data tiap hari kita baca. Jangan lihat data Indonesia secara keseluruhan karena kita negara kepulauan. Kita itu lihat per kota, per kabupaten, dan per provinsi," ujar Luhut.
Pemerintah tidak hanya melihat data di satu titik, karena memiliki data penyebaran Corona pada setiap daerah, sehingga proses penanganannya pun bisa disesuaikan.
"Kalau satu titik ini repot, masalahnya banyak yang nggak ada COVID-19 juga. Kami melakukan exit strategi dasarnya dari data yang ada, dan kita kan sudah bagi warna-warnanya di daerah," sebut Luhut.
https://indomovie28.net/cast/katie-lyons/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar