Selain vaksin Merah Putih, ada vaksin Nusantara yang juga dikembangkan di Indonesia. Vaksin yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini sudah menyelesaikan uji klinis tahap pertama.
Meski begitu, vaksin Corona Nusantara belum bisa lanjut ke tahap kedua karena masih menunggu persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa waktu lalu, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut masih meninjau data uji klinis vaksin Nusantara yang baru diterima.
Akankah vaksin Nusantara masuk dalam program yang digunakan di Indonesia?
Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut mendukung pengembangan vaksin Corona dalam negeri. Namun, pelaksanaan uji klinis menurutnya perlu dipublikasikan hingga menguji coba terlebih dahulu pada hewan.
"Pada prinsipnya pemerintah terbuka untuk seluruh pengembangan vaksin dalam negeri, dalam masa pandemi pemerintah terus mendukung dan mengawal pengembangan vaksin yang tentu harus didasarkan pada ilmu metode ilmiah dan diuji di dalam laboratorium sampai menghasilkan kandidat vaksin potensial," bebernya dalam konferensi pers Selasa (23/2/2021).
"Selanjutnya kandidat vaksin tersebut harus melalui tahapan uji pra klinis menggunakan hewan percobaan dan menghasilkan kandidat yang aman dan efektif, menimbulkan antibodi yang efektif di hewan percobaan," kata Wiku.
Selain antibodi yang dilihat dari uji coba vaksin Corona pada hewan, tentu uji coba nantinya berlanjut pada manusia dan tinggal mendapat persetujuan BPOM untuk digunakan di Indonesia.
"Terakhir kandidat vaksin tersebut harus memasuki tahapan uji klinis yang dilakukan pada manusia dan dilakukan BPOM seluruh pengembangan vaksin harus dipublikasikan sesuai kaidah ilmiah," pungkasnya
https://tendabiru21.net/movies/priest/
Satgas: Keterisian Tempat Tidur di Faskes Berhasil Berkurang Signifikan
Banyaknya kasus COVID-19 yang membutuhkan perawatan sempat membuat angka tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di beberapa daerah Indonesia meningkat. Tingginya angka BOR tersebut bahkan sempat disebut membuat sistem kesehatan Indonesia terancam kolaps.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, melaporkan kabar kondisi BOR yang tinggi kini sudah berhasil ditekan. Hal ini terjadi di seluruh provinsi yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Ada tujuh provinsi yang data BOR-nya diambil yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Keterisian tempat tidur pada saat ini seluruhnya mengalami penurunan jika dibandingkan sebelum PPKM. Penurunan paling signifikan terjadi di Jawa Tengah, dari 74,9 persen sebelum PPKM menjadi 35,76 persen per tanggal 19 Februari," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB, Selasa (23/2/2021).
"Penurunan BOR yang terjadi di tujuh provinsi yang melaksanakan PPKM ini merupakan perkembangan yang perlu kita apresiasi bersama," lanjutnya.
Wiku mengingatkan agar daerah memastikan penurunan BOR terjadi karena kasus pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan benar-benar berkurang. Jangan sampai angka BOR turun karena banyak pasien yang butuh perawatan tidak terdeteksi.
"Adanya penurunan keterpakaian tempat tidur perlu diperhatikan lebih lanjut. Apakah karena pasien positif dengan gejala sedang-berat yang semakin berkurang atau orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan belum atau tidak terjaring sejak dini sehingga tidak dirawat di rumah sakit," pungkas Wiku.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar