Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah sedang memikirkan skenario pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Meskipun begitu ia mengaku belum membuat kebijakan terkait pelonggaran PSBB ini.
"Kita harus hati-hati, jangan keliru kita mau memutuskan. Dalam minggu ke depan, dua minggu ke depan, pemerintah masih tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020).
Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan indikator kapan PSBB dapat dilonggarkan.
"PSBB tidak ada indikatornya. Jadi bagaimana tahu kita itu dilonggarkan atau sama saja," ujar Miko saat dihubungi detikcom, Senin (18/5/2020).
Miko menjelaskan pemerintah harus segera membuat indikator pelonggaran PSBB. Hal ini agar tiap provinsi tidak sembarangan melonggarkan PSBB di daerahnya. Ia menyebutkan syarat penting pelonggaran ini adalah turunnya penambahan kasus positif secara konsisten.
"Syarat khususnya adalah harus turun pada tingkat minimal dan itu konsisten. Jadi harus dilihat per provinsi," kata Miko.
"Kalau dia (provinsi) turun konsisten dengan diisolasinya kasus dan kontak tracingnya, yaudah dibuka saja pelan-pelan," tambahnya.
Kemudian ia mengingatkan kebijakan pelonggaran PSBB ini harus dikaji secara matang. Apabila salah dalam mengambil keputusan dapat meningkatkan jumlah penyebaran kasus yang semakin banyak dan meluas di Indonesia.
Miris! Pasar Ramai Jelang Lebaran, Ini Penyebab Orang Abai Peraturan
Menjelang Idul Fitri 1441 H, beberapa pasar dan mal di berbagai daerah di Indonesia ramai dikunjungi oleh pembeli. Salah satunya adalah Pasar Anyar Bogor, yang kemarin Minggu (17/5/2020) didatangi banyak orang untuk membeli baju lebaran.
"Tadi saya tanya sama Corona mereka takut. Mereka takut loh, sama Corona takut mereka. Saya tanya ibu nggak takut sama Corona? 'Takut sih Pak', katanya. 'Tapi kan gimana lagi, anak saya kan belum beli baju lebaran'." kata Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyah, Minggu (17/5/2020).
Tentu kejadian ini cukup memprihatinkan, karena saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus Corona. Terlebih pemerintah sudah memberlakukan berbagai kebijakan demi mencegah penyebaran virus tersebut, namun masih banyak orang yang tidak patuh dan melanggar.
Menanggapi hal ini, psikolog Rosdiana Setyaningrum, MPsi, MHPEd, dari Magna Cita Marlin mengatakan banyak di antara masyarakat yang tidak patuh dan cuek terhadap peraturan karena tidak merasakan ancaman virus Corona.
"Karena mungkin dia nggak melihat di depan mata, kurang konkret (nyata) gitu ancamannya," kata Rosdiana kepada detikcom, Senin (18/5/2020).
"Misalnya di pasar itu polisi semua yang datang akan diomelin, itu pasti nggak ada yang datang. Karena ancamannya di depan mata, sementara ancaman Corona ini kalau dia nggak lihat di depan mata, misalnya tetangganya atau saudaranya tidak ada yang kena. Jadi mereka nggak merasa ini ancaman," lanjutnya.
Menurut Rosdiana, seharusnya mereka bisa berpikir lebih jauh dan memperhatikan segala macam risikonya apabila tetap nekat bepergian dan berkerumun seperti itu. Terlebih fasilitas dan tenaga medis yang ada di Indonesia juga terbatas.
"Apakah mereka ini kalau banyak orang yang kena, nanti tenaga medisnya nggak ada. Nggak ada yang ngobatin, ekonomi ambruk kan nggak sampai. Karena mereka nggak berpikir sejauh itu," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar