Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau ke Kawasan Industri Brebes (KIB), Jumat (29/5/2020) siang. Menurut Agus Brebes menjadi salah satu daerah yang diincar perusahaan Amerika Serikat untuk lokasi pabrik alat kesehatan.
"Mereka (AS) ingin merelokasi pabrik farmasi dari China untuk mengembangkan di Pulau Jawa. Berkaitan itu, Brebes menjadi salah satu tempat yang sangat masuk akal, dan kita arahkan masuk ke Brebes," ungkap Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang di sela-sela tinjauannya di KIB, Jumat.
Kunjungan Agus ke Brebes untuk mengecek langsung kesiapan Kawasan Industri Brebes (KIB) sehingga bisa menjadi dasar dalam mengambil langkah strategis, termasuk membahas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Tahapan yang akan ditempuh berikutnya adalah akan terus mendorong kebutuhan yang diperlukan agar KIB ini benar-benar siap, sehingga relokasi pabrik pabrik itu cepat terlaksana.
"Kita inventarisir kebutuhannya apa saja. Sehingga, pabrik-pabrik yang akan relokasi bisa cepat masuk ke KIB," katanya menambahkan.
Keberadaan KIB Brebes itu diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya KIB ditargetkan pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 7 persen.
"Salah satu kunci terget ini bisa dicapai, dengan pembangunan industri manufaktur di dalamnya. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan industri manufaktur di Jawa Tengah tumbuh dengan baik," paparnya.
Di samping melihat kesiapan kawasan Industri Brebes, menteri Agus Gumiwang juga mengecek pabrik yang sudah beroperasi. Salah satu pabrik yang didatangi adalah pabrik garmen milik PT Daehan Global. Pangsa pasar utama pabrik ini adalah Amerika Serikat.
"Tadi sempat kami cek langsung, dan protokol kesehatan sudah diterapkan di perusahaan ini. Artinya, ini bisa meyakinkan market jika kita sudah menerapkan protokol kesehatan," tandasnya.
Sekda Brebes Djoko Gunawan, dalam pemaparannya mengatakan, KIB memiliki luas 3.976 hektare. Berada di tiga kecamatan yakni Losari,Tanjung hektare dan Bulakamba.
"Dalam konsep pembangunan KIB ini terbagi dalam 3 blok. Yakni, blok 1 sekitara 1.000 hektare, blok 2 sekitar 1.300 hektare dan blok 3 sekitar 1.600 hekater," paparnya.
Kemenkeu Ngaku Kesulitan Tentukan Iuran BPJS Kesehatan
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bicara soal sulitnya menentukan iuran BPJS Kesehatan. Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Pusat Sektor Keuangan BKF Kemenkeu Ronald Yusuf menyatakan ada tiga hal penting yang menjadi acuan dalam menentukan iuran BPJS.
Tiga hal tersebut adalah manfaat penanganan kesehatan yang baik, jumlah iuran yang terjangkau, dan kesinambungan program BPJS Kesehatan. Dia menilai pemerintah sangat sulit mendapatkan irisan dari tiga hal tersebut.
"Tiga hal ini menjadi titik kesulitan yang kami hadapi, dilema yang nggak mungkin terpenuhi ketiganya," ungkap Ronald dalam dalam webinar BKF, Jumat (29/5/2020).
Menurut Ronald tidak akan bisa pelayanan kesehatan terbaik diterima masyarakat apabila iurannya terlalu murah. Apabila dipaksakan maka kesinambungan program BPJS Kesehatan yang jadi korban.
"Tidak mungkin masyarakat mau pelayanan paling baik tapi iurannya murah. Kalau mau pelayanan bagus iuran murah begitu, pasti nggak kesinambungan programnya," jelas Ronald.
Menurut Ronald, apabila iuran terlalu murah manfaat kesehatannya akan berkurang, sementara kalau kemahalan iuran tidak akan terjangkau bagi masyarakat.
"Kalau kita kasih iuran terlalu ringan manfaatnya pasti nggak akan baik. Kalau dibuat mahal nanti tidak terjangkau. Ini lah fine tuning kita ini yang nggak mudah," ujar Ronald.
Dari catatan detikcom, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP akan naik menjadi Rp 150.000 per orang per bulan atau naik 85,18%, kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%, sedangkan kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan atau naik 64,70%.
Kenaikan iuran untuk kelas I dan II mulai berlaku 1 Juli 2020 mendatang, sedangkan kenaikan untuk kelas III baru akan berlaku tahun 2021.
http://indomovie28.com/foxtrot-six/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar