Jumat, 29 Mei 2020

China Molor Garap Kereta Cepat JKT-BDG, Jepang Mau Masuk

 Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami keterlambatan 1 tahun dalam proses pembangunannya. Untuk meningkatkan efisiensi proyek itu akan digabungkan dengan proyek Kereta Kencang sampai Surabaya. Dua proyek itu akan menjadi 1 rel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hal itu dilaporkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan menteri lainnya secara virtual pagi tadi. Dia mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terjadi perlambatan.

"Kemudian juga ada tadi dilaporkan oleh Menteri BUMN terkait dengan proyek kereta cepat, itu juga terjadi budget over run dan ada keterlambatan sebesar 1 tahun," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/5/2020).

Untuk mengatasi hal itu, Jokowi, kata Airlangga memberikan arahan agar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung digabung dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Itu artinya konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) akan ditambah dengan konsorsium dengan Jepang yang menggarap kereta cepat Jakarta hingga Surabaya.

"Arahan Bapak Presiden agar lebih ekonomis, untuk didorong kelanjutan proyek tidak hanya berhenti di Bandung tapi terus sampai Surabaya, dan diusulkan agar konsorsium bisa ditambah oleh konsorsium dari Jepang," terangnya.

"Oleh Menteri BUMN akan dikaji baik itu mengenai anggota konsorsium juga mengenai rutenya dan total project-nya," tambah Airlangga.

Perlu diketahui, Jepang akan menggarap proyek Kereta Kencang Jakarta-Surabaya ini. Targetnya, kereta ini akan melaju dengan kecepatan maksimum kereta 160 kilometer (km) per jam, dan menghasilkan waktu tempuh Jakarta-Surabaya hanya 5,5 jam.

Saat ini konsultan Jepang, JICA masih melakukan kajian tahap awal yang akan rampung pada bulan Mei mendatang. Harapannya, Kereta Kencang Jakarta-Surabaya akan beroperasi pada tahun 2025.

Usaha Putri Pendiri Huawei Hindari Ekstradisi Terganjal

Pengadilan Tinggi British Columbia di Vancouver, Kanada menolak permintaan CFO Huawei Meng Wanzhou untuk menghentikan proses ekstradisinya ke Amerika Serikat.
Putusan pengadilan terhadap putri pendiri Huawei Ren Zhengfei tersebut diperkirakan akan memperburuk hubungan antara pemerintah Kanada dengan China. Utamanya setelah pernyataan Kedutaan China di Kanada yang menyebut Kanada sebagai kaki tangan pemerintah AS untuk menjatuhkan Huawei dan perusahaan teknologi lain dari China.

Meng adalah warga negara China, yang ditangkap pada Desember 2018 lalu atas permintaan dari pemerintah AS. Ia dituduh melakukan penipuan terhadap HSBC pada 2013 mengenai hubungan antara Huawei dengan perusahaan asal Iran.

Ia disebut menutup-nutupi hubungan antara Huawei dengan perusahaan asal Hong Kong bernama Skycom Tech, meski sebenarnya Huawei adalah pemegang saham utama di Skycom, yang melakukan penjualan perangkat komputer buatan AS ke perusahaan komunikasi asal Iran.

Akibatnya HSBC kini terancam hukuman denda dan penalti karena melanggar aturan sanksi embargo terhadap Iran, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Kamis (28/5/2020).

Namun pengacara Meng menyebut kasus ini seharusnya dihentikan karena Kanada tak mempunyai aturan sanksi terhadap Iran. Namun menolak argumen tersebut dan menganggap standar hukum kriminalitas ganda sudah terpenuhi untuk kelanjutan kasus tersebut.

"(Hal ini) akan sangat membatasi kemampuan Kanada untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dalam konteks ekstradisi terhadap kasus penipuan dan kejahatan ekonomi lainnya," ujar Superior Court Associate Chief Justice di Pengadilan Tinggi British Columbia Heather Holmes.

Huawei mengaku kecewa terhadap putusan pengadilan tersebut, dan tetap berharap sistem peradilan Kanada nantinya bisa membuktikan kalau Meng sebenarnya tidak bersalah. Sidang ekstradisi Meng ini akan kembali digelar pada Juni mendatang.

Ini artinya, Meng masih tetap menjadi tahanan rumah di Vancouver, yang sudah dijalaninya sejak ia ditangkap.
http://cinemamovie28.com/wolf-girl-and-black-prince/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar