Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Hery Gunardi bersama jajarannya menemui Executive Officer (CEO) Dubai Islamic Bank Group Adnan Chilwan. Pertemuan kedua CEO bank syariah ini terselenggara bersamaan dengan terselenggaranya kegiatan Indonesia Emirates Amazing Week 2021 pada 1-7 Maret 2021.
Dubai Islamic Bank merupakan bank syariah dari UEA dan kawasan Timur Tengah. Selama ini, bank tersebut telah banyak membantu penerbitan sukuk global pemerintah Indonesia untuk pendanaan berbagai proyek di dalam negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Hery Gunardi akan menjajaki peluang kerja sama yang bisa dijalin dengan Dubai Islamic Bank. Pertemuan ini rencananya akan dilakukan di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia.
"Pertemuan direksi Bank Syariah Indonesia dengan CEO Dubai Islamic Bank menunjukkan besarnya perhatian dunia internasional terhadap kehadiran Bank Syariah Indonesia yang baru sekitar satu bulan ini beroperasi," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3/2021).
"Alhamdulillah, ini merupakan peluang besar bagi kami untuk memulai perjalanan mewujudkan visi dan misi yaitu membawa Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia yang kehadirannya berdampak positif bagi kemaslahatan umat," tambahnya.
Bank Syariah Indonesia memiliki visi menjadi bagian dalam top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam kurun 5 tahun ke depan.
Dalam jangka pendek, Bank Syariah Indonesia berencana mendirikan kantor atau unit kerja di kawasan Timur Tengah untuk membantu penyerapan dan penyaluran sukuk global pemerintah Indonesia. Jika terealisasi, rencana ini akan membuat semakin banyak investor luar negeri yang tertarik berinvestasi sesuai syariat Islam untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di Indonesia.
https://tendabiru21.net/movies/kali-the-little-vampire/
Fakta-fakta Jaminan Kehilangan Kerja buat Korban PHK
Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sudah disetujui oleh pemerintah. Buruh yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mendapatkan keringanan seperti mendapat manfaat uang tunai, akses informasi pekerja sampai pelatihan.
Aturan ini tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP. Dengan aturan ini diharapkan Indonesia bisa sama dengan negara lain yang memperhatikan tenaga kerja.
Begini fakta-faktanya:
Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Koordinator Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Sumirah mengungkapkan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Sumirah menyebutkan perusahaan besar dan menengah wajib mendaftarkan pekerjanya ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Lama Iuran 12 Bulan
Sumirah mengatakan untuk peserta baru bisa mendapatkan manfaat JKP ini saat di PHK dan memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dari 24 bulan. Kemudian pekerja juga wajib membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Kemudian untuk pekerja/buruh yang belum mengikuti program jaminan sosial seperti di atas, harus mendaftar terlebih dulu. Oleh sebab itu, ia mengimbau pengusaha untuk mendaftarkan pekerja/buruh dalam program jaminan sosial sesuai dengan Perpres 109/2013.
Maksimal Upah Rp 5 Juta
Sumirah mengatakan dasar perhitungan ini adalah upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dia menyebut jika upah pekerja lebih dari Rp 5 juta maka perhitungannya adalah Rp 5 juta.
"Manfaatnya dihitung dasarnya adalah Rp 5 juta. Sedangkan, kalau kurang dari Rp 5 juta tentu sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan," kata dia dalam acara sosialisasi virtual, Rabu (3/2/2021).
https://tendabiru21.net/movies/little-vampire-2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar