Pembangunan Paket I Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project (MUTIP) di Nusa Tenggara Barat resmi akan dilakukan oleh perusahaan patungan atau Joint Operation (JO) yang terdiri dari PT PP (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Bunga Raya Lestari (BRL). Nilai proyeknya mencapai Rp 940 miliar.
Pembentukan JO itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama yang dilakukan 3 pihak tersebut kemarin. PT Pembangunan Pariwisata (Persero) (ITDC) selaku pemilik proyek. Juga turut hadir.
Proyek pembangunan proyek infrastruktur kawasan senilai Rp 940 miliar ini berlokasi di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium, dengan PTPP dipercaya oleh pemilik proyek sebagai Lead Consortium dalam proyek tersebut dengan porsi pekerjaan 40%.
Masa pelaksanaan pekerjaan proyek ini ditargetkan selama 730 hari kalender atau 24 bulan dan masa pemeliharaan selama 1 tahun.
Proyek yang dimiliki oleh ITDC ini memiliki ruang lingkup pekerjaan, antara lain pekerjaan pembangunan jalan, tempat penyeberangan, area parkir, penerangan jalan, river training, tempat evakuasi sementara, laguna barat, fasilitas inti amenity, gerbang dan security booth, jaringan pipa, pemadam kebakaran, tempat limbah, tangki air tanah, dan sebagainya.
"Dalam pembangunan proyek ini, PTPP dipercaya oleh ITDC untuk menjadi lead consortium dengan porsi pekerjaan sebesar 40%. Perolehan proyek tersebut akan menambah nilai kontrak baru PTPP di bulan Februari ini. Berbekal pengalaman dan kualitas pekerjaan yang dimiliki oleh PTPP, kami yakin dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan dan kualitas terbaik," ujar Direktur Utama PTPP Novel Arsyad, Rabu (3/3/2021).
Melansir CNBC, untuk paket II digarap dengan joint operation antara ITDC dengan PT Hutama Karya (Persero) - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar di area Timur The Mandalika.
Paket II ini meliputi antara lain pembangunan sarana dan prasarana jaringan jalan, normalisasi sungai, pembangunan fasilitas amenity core, gerbang kawasan, dan konstruksi Masjid Area Timur, serta pembangunan jaringan pipa air bersih, jaringan pipa air kotor, dan jaringan pipa air irigasi berikut kelengkapannya.
Penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi baik oleh JV PP-WIKA-BRL maupun JO HK-ADHI ini dilakukan setelah melalui proses pengadaan menggunakan metode international open competitive tender serta telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh AIIB sebagai bank pemberi pinjaman.
https://tendabiru21.net/movies/the-little-vampire/
Mengapa LPI Fokus di Investasi Proyek Infrastruktur?
Proyek pengembangan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Di sisi lain proyek ini membutuhkan dana investasi yang cukup besar dalam jangka panjang.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani hal itu lah yang menjadi alasan proyek infrastruktur jadi fokus pertama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam menjaring investasi.
"Investasi infrastruktur memiliki karakteristik di mana investasinya ini jangka panjang dan biaya kapitalnya besar. Maka dari itu membutuhkan komitmen kerja sama yang kuat dari pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam webinar bersama Balitbanghub, Rabu (3/3/2021).
Sri Mulyani menjelaskan kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 6.400 triliun untuk jangka waktu 2020-2024. Investasi itu didapatkan dari dana APBN sebesar 37%, BUMN dan BUMD sebesar 21%, dan sisanya ditanggung pihak swasta.
Maka dari itu pemerintah membentuk LPI atau yang juga bisa disebut sebagai Indonesia Investment Authority (INA), untuk menggenjot pembiayaan dari pihak swasta bisa lebih cepat masuk ke Indonesia.
"Dengan adanya INA yang memiliki fokus mengoptimalkan dan menarik investasi serta kerja sama dari pengelola keuangan luar negeri, maka kita harapkan akan memiliki kemampuan menambah modal pembangunan tanpa resiko utang bertambah," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely menyebutkan dari banyak kluster BUMN, sektor infrastruktur transportasi udara dan darat menjadi yang paling layak untuk segera mendapatkan kucuran investasi dari LPI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar