Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada di level 71,94 pada tahun 2020. Angka tersebut tumbuh tipis 0,03% atau 0,02 poin dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 71,92.
Indeks pembangunan manusia mengukur kualitas hidup manusia yang dilihat dari kualitas kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun. IPM dipakai untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusianya.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan IPM tertinggi ada pada DKI Jakarta yaitu di level 80,77 yang disusul oleh Yogyakarta di level 79,97, dan Kalimantan Timur di level 76,24. Sementara yang paling rendah terjadi di Papua yaitu 60,44, Papua Barat di 65,19, dan Nusa Tenggara Timur di level 66,11.
Adapun dari 34 provinsi, hanya DKI Jakarta yang masuk ke dalam daftar sangat tinggi tingkat IPM, sementara 22 provinsi lainnya tergolong tinggi, dan 11 provinsi tergolong sedang.
"IPM tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta statusnya sangat tinggi. IPM terendah adalah Provinsi Papua statusnya sedang," kata Suhariyanto dalam video conference, Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Adapun peningkatan IPM Indonesia tahun 2020 tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena terdampak pandemi COVID-19. Adapun rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,78% per tahun.
"Kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan," katanya.
Kenapa IPM Indonesia melambat di tahun ini? Klik halaman selanjutnya.
Perlambatan pertumbuhan IMP tahun 2020, dikatakan Suhariyanto terlihat dari indikator pengeluaran per kapita yang turun menjadi Rp 11,01 juta pada tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar Rp 11,30 juta.
Selanjutnya, Suhariyanto mengungkapkan ada harapan bagi anak-anak berusia tujuh tahun untuk bisa mengambil serta menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Diploma I atau waktu mengambil pendidikan selama 12,98 tahun.
Menurut Suhariyanto, terjadi peningkatan 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun untuk anak-anak yang mengakses pendidikan.
Sementara dari rata-rata waktu lama sekolah untuk usia 25 tahun ke atas meningkat 0,14 tahun menjadi 8,48 tahun dari yang sebelumnya 8,34 tahun.
Dari sisi kesehatan, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengungkapkan bagi bayi yang lahir di tahun 2020 memiliki harapan bisa hidup sampai 71,47 tahun atau lebih lama 0,13 tahun.
https://tendabiru21.net/movies/mangga-muda/
Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Corona ke Seluruh Masyarakat
Vaksin virus Corona (COVID-19) buatan Sinovac sudah tiba di Indonesia pada pekan lalu, tepatnya 6 Desember 2020. Totalnya hanya sebagian, yakni 1,2 juta dosis.
Pemerintah sendiri menargetkan vaksin akan diberikan kepada 182 juta orang. Dari target tersebut, hanya sekitar 50% yang mendapatkan vaksin gratis. Sementara, sisanya harus membayar secara mandiri.
Keputusan pemerintah itu dikritik oleh sejumlah pengamat ekonomi. Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara pun mendesak pemerintah untuk menggratiskan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Menurut Bhima, dari sisi anggaran, pemerintah masih mampu untuk menggratiskan semua vaksin.
"Jadi dengan asumsi menurut ahli epidemologis antara 70-80% total penduduk yang harus divaksinasi untuk memperoleh kekebalan komunal atau herd immunity, maka minimum biaya vaksinasi kisaran Rp 75 triliun. Pertanyaannya, ada nggak uangnya? Dan kenapa pemerintah ada vaksin berbayar dan gratis? Bisa nggak semua gratis? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang terjadi saat ini adalah masalah dari politik anggaran pemerintah yang terkesan mengutamakan proyek infrastruktur dibandingkan penanganan kesehatan," kata Bhima ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/12/2020).
Ia mengatakan, di tahun 2021 pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 413 triliun. Sayangnya, stimulus kesehatan justru lebih kecil porsinya. Menurut Bhima, sudah seharusnya anggaran infrastruktur itu bisa dialokasikan untuk vaksin Corona.
"Sementara stimulus kesehatan berkurang menjadi Rp 25,4 triliun. Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin itu ada. Masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak? Secara prioritas, harusnya 2021 itu masih fokus pada penanganan kesehatan," tegas Bhima.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar