Pemerintah memberikan subsidi penerbangan untuk maskapai melalui potongan passenger service charge (PSC) pada komponen tarif tiket pesawat. Subsidi ini akan berakhir pada 31 Desember mendatang.
PT Garuda Indonesia Tbk mengharapkan jika subsidi ini bisa dilanjutkan tahun depan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan saat ini dirinya bersama operator maskapai lain sedang berdiskusi terkait kebijakan tersebut.
"Saya dan teman operator lain masih berdiskusi tentang kemungkinan itu bisa dieksekusi tanpa putus (berlanjut) setelah 31 Desember selesai," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/12/2020).
Dia mengungkapkan pemerintah memiliki niatan untuk kembali memberikan stimulus pada tahun depan. Menurutnya stimulus ini memberikan dampak positif untuk jumlah penumpang dan penerbangan nasional.
Irfan menyebutkan dengan stimulus ini peningkatan jumlah penumpang mulai terlihat terutama pada rute-rute tertentu. "Peningkatan jumlah penumpang ini didapatkan dari inisiatif stimulus PSC," jelas dia.
Sebelumnya Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengumumkan memberikan stimulus Rp 215 miliar untuk industri penerbangan.
Subsidi ini termasuk pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebesar Rp 175 miliar dan bantuan kalibrasi Rp 40 miliar untuk AirNav, AP I dan AP II.
Untuk PJP2U ini diberikan untuk 13 bandara yang dimaksud adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Bandara Internasional Kualanamu Medan, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta, kemudian Bandara Internasional Lombok Praya.
https://tendabiru21.net/movies/generasi-90an-melankolia/
Ada Jurang antara Vokasi dan Industri, Pengusaha Mau Lakukan Ini
Pendidikan vokasi selalu didengungkan pemerintah sebagai jawaban dari terhambatnya penyerapan tenaga kerja. Jika itu dilakukan dengan benar, diharapkan bisa mengatasi pengangguran.
Namun vokasi yang diharapkan menjadi jalan keluar justru terdapat jurang atau gap dengan industri saat ini. Para pelaku usaha menilai lulusan pendidikan vokasi tidak pas dengan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, jika dilihat dari permasalahan itu memang mutlak dunia usaha seharusnya dilibatkan dalam pengembangan vokasi di Indonesia.
"Memang untuk pendidikan vokasi ini mutlak harus melibatkan dunia usaha. Karena link and match-nya bisa terjadi," ucapnya dalam Webinar Nasional: Vokasi dan Kekuatan Ekonomi Daerah yang disiarkan CNBC Indonesia TV, Selasa (15/12/2020).
Sebagai pengusaha Rosan mengakui saat ini masih terjadi perbedaan antara kebutuhan industri dengan tenaga kerja. Oleh karena itu seharusnya pendidikan vokasi bisa menjembatani jurang tersebut dengan tentunya melibatkan pelaku dunia usaha untuk menentukan kurikulumnya.
"Dari dunia usaha bisa memberikan masukan, apa sih kebutuhan dunia usaha, sehingga program yang dibikin lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan industri," tuturnya.
Perbaikan itu menurutnya penting, sebab di tengah pandemi COVID-19 digital ekonomi begitu tinggi akselerasinya, sehingga dibutuhkan upskilling dan reskilling dari tenaga kerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar