Unit Amazon, Apple, Facebook, Alphabet (induk perusahaan Google) dan perusahaan teknologi lainnya terancam kena denda besar-besaran dari Uni Eropa (UE). Pasalnya, negara tersebut berupaya membatasi kekuatan pasar mereka.
UE menghadirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membatasi kekuatan pasar teknologi raksasa Amerika Serikat (AS) untuk menjamin kondisi pasar online yang lebih adil dan menghadirkan peluang yang lebih baik terutama untuk usaha kecil.
Komisioner Persaingan Usaha Eropa Margrethe Vestager dan Komisioner Pasar Internal UE Thierry Breton akan mempresentasikan peraturan tersebut. Aturan ini tidak hanya untuk mengendalikan raksasa teknologi, tetapi juga untuk mencegah munculnya perusahaan dominan yang anti-persaingan.
Dikutip dari Reuters, Selasa (15/12/2020), satu set aturan yang disebut Digital Markets Act menyerukan denda hingga 10% dari omzet tahunan jika ditemukan melanggar aturan.
Dalam aturan ditetapkan daftar larangan yang akan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria seperti jumlah pengguna, pendapatan dan jumlah pasar tempat mereka aktif.
Rangkaian aturan kedua yang dikenal sebagai Digital Services Act juga menargetkan platform online yang sangat besar seperti yang memiliki lebih dari 45 juta pengguna.
Perusahaan juga harus menunjukkan detail iklan politik di platform mereka dan parameter yang digunakan oleh algoritme mereka untuk menyarankan dan memberi peringkat informasi.
Rancangan aturan perlu selaras dengan tuntutan negara-negara UE dan anggota parlemen UE, beberapa di antaranya telah mendorong undang-undang yang lebih ketat. Sementara yang lain khawatir tentang jangkauan peraturan yang berlebihan dan dampaknya pada inovasi.
https://trimay98.com/movies/tenripada/
Buwas Bilang Tak Perlu Takut Krisis Pangan, Ada Beras dari Singkong
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Indonesia tidak perlu takut prediksi krisis pangan. Pasalnya, menurut pria yang beken disapa Buwas ini, hasil produksi pangan tidak hanya beras saja.
Sebelumnya, Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) memprediksi krisis pangan melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun sempat menyampaikan potensi tersebut khususnya di Jabar pada 2021 mendatang.
"Menurut saya memang di negara-negara lain krisis pangan, tapi Indonesia tidak usah takut dengan krisis pangan. Makanya hari ini saya menyatakan untuk membangun ketahanan pangan. Saya perkenalkan beras dari singkong," kata Buwas kepada wartawan di Kota Bandung, Selasa sore (15/12/2020).
"Kalau yang krisisnya beras, oke sekarang kita makan beras tapi dari bahan dasar singkong. Kita takut apa sekarang," kata Buwas.
Selain untuk ketahanan pangan, kata dia, beras singkong juga berperan sebagai diversifikasi pangan. Dengan kata lain, mendorong variasi makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.
Dia mengatakan, selama ini Indonesia masih sangat ketergantungan terhadap beras padi dan dapat memicu permasalahan ketahanan pangan nasional. "Produksi lahan singkong Indonesia salah satu yang terbesar di dunia dan sangat melimpah di tanah nusantara sehingga membutuhkan suatu gagasan untuk menciptakan alternatif pangan diluar beras," ujarnya.
"Itulah yang ingin saya bangun, kita enggak usah ragu, enggak usah takut masalah ancaman iklim dan macam-macam," tutur Buwas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar