Garuda Indonesia Minta Stimulus Penerbangan Lanjut Tahun depan

 Pemerintah memberikan subsidi penerbangan untuk maskapai melalui potongan passenger service charge (PSC) pada komponen tarif tiket pesawat. Subsidi ini akan berakhir pada 31 Desember mendatang.

PT Garuda Indonesia Tbk mengharapkan jika subsidi ini bisa dilanjutkan tahun depan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan saat ini dirinya bersama operator maskapai lain sedang berdiskusi terkait kebijakan tersebut.

"Saya dan teman operator lain masih berdiskusi tentang kemungkinan itu bisa dieksekusi tanpa putus (berlanjut) setelah 31 Desember selesai," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/12/2020).

Dia mengungkapkan pemerintah memiliki niatan untuk kembali memberikan stimulus pada tahun depan. Menurutnya stimulus ini memberikan dampak positif untuk jumlah penumpang dan penerbangan nasional.

Irfan menyebutkan dengan stimulus ini peningkatan jumlah penumpang mulai terlihat terutama pada rute-rute tertentu. "Peningkatan jumlah penumpang ini didapatkan dari inisiatif stimulus PSC," jelas dia.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengumumkan memberikan stimulus Rp 215 miliar untuk industri penerbangan.

Subsidi ini termasuk pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebesar Rp 175 miliar dan bantuan kalibrasi Rp 40 miliar untuk AirNav, AP I dan AP II.

Untuk PJP2U ini diberikan untuk 13 bandara yang dimaksud adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Bandara Internasional Kualanamu Medan, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta, kemudian Bandara Internasional Lombok Praya.

https://tendabiru21.net/movies/generasi-90an-melankolia/

Ada Jurang antara Vokasi dan Industri, Pengusaha Mau Lakukan Ini

Pendidikan vokasi selalu didengungkan pemerintah sebagai jawaban dari terhambatnya penyerapan tenaga kerja. Jika itu dilakukan dengan benar, diharapkan bisa mengatasi pengangguran.

Namun vokasi yang diharapkan menjadi jalan keluar justru terdapat jurang atau gap dengan industri saat ini. Para pelaku usaha menilai lulusan pendidikan vokasi tidak pas dengan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, jika dilihat dari permasalahan itu memang mutlak dunia usaha seharusnya dilibatkan dalam pengembangan vokasi di Indonesia.

"Memang untuk pendidikan vokasi ini mutlak harus melibatkan dunia usaha. Karena link and match-nya bisa terjadi," ucapnya dalam Webinar Nasional: Vokasi dan Kekuatan Ekonomi Daerah yang disiarkan CNBC Indonesia TV, Selasa (15/12/2020).

Sebagai pengusaha Rosan mengakui saat ini masih terjadi perbedaan antara kebutuhan industri dengan tenaga kerja. Oleh karena itu seharusnya pendidikan vokasi bisa menjembatani jurang tersebut dengan tentunya melibatkan pelaku dunia usaha untuk menentukan kurikulumnya.

"Dari dunia usaha bisa memberikan masukan, apa sih kebutuhan dunia usaha, sehingga program yang dibikin lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan industri," tuturnya.

Perbaikan itu menurutnya penting, sebab di tengah pandemi COVID-19 digital ekonomi begitu tinggi akselerasinya, sehingga dibutuhkan upskilling dan reskilling dari tenaga kerja.

https://tendabiru21.net/movies/this-earth-of-mankind/

Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Corona ke Seluruh Masyarakat

 Vaksin virus Corona (COVID-19) buatan Sinovac sudah tiba di Indonesia pada pekan lalu, tepatnya 6 Desember 2020. Totalnya hanya sebagian, yakni 1,2 juta dosis.

Pemerintah sendiri menargetkan vaksin akan diberikan kepada 182 juta orang. Dari target tersebut, hanya sekitar 50% yang mendapatkan vaksin gratis. Sementara, sisanya harus membayar secara mandiri.

Keputusan pemerintah itu dikritik oleh sejumlah pengamat ekonomi. Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara pun mendesak pemerintah untuk menggratiskan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Bhima, dari sisi anggaran, pemerintah masih mampu untuk menggratiskan semua vaksin.

"Jadi dengan asumsi menurut ahli epidemologis antara 70-80% total penduduk yang harus divaksinasi untuk memperoleh kekebalan komunal atau herd immunity, maka minimum biaya vaksinasi kisaran Rp 75 triliun. Pertanyaannya, ada nggak uangnya? Dan kenapa pemerintah ada vaksin berbayar dan gratis? Bisa nggak semua gratis? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang terjadi saat ini adalah masalah dari politik anggaran pemerintah yang terkesan mengutamakan proyek infrastruktur dibandingkan penanganan kesehatan," kata Bhima ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/12/2020).

https://tendabiru21.net/movies/riki-rhino/

Ia mengatakan, di tahun 2021 pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 413 triliun. Sayangnya, stimulus kesehatan justru lebih kecil porsinya. Menurut Bhima, sudah seharusnya anggaran infrastruktur itu bisa dialokasikan untuk vaksin Corona.

"Sementara stimulus kesehatan berkurang menjadi Rp 25,4 triliun. Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin itu ada. Masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak? Secara prioritas, harusnya 2021 itu masih fokus pada penanganan kesehatan," tegas Bhima.

Dihubungi secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, vaksin yang berbayar berpotensi menciptakan jalur penyalahgunaan.

"Ini berpotensi sekali ada pengambilan keuntungan. Sehingga kalau digratiskan itu tinggal negosiasi dari negara saja dengan produsen. Jadi tidak ada unsur monopoli dan sebagainya yang bisa disalahgunakan untuk profit oriented," kata Anthony kepada detikcom.

Menurutnya, pemerintah masih punya kemampuan untuk menggratiskan vaksin. Sehingga, ia mendesak vaksin Corona agar digratiskan seluruhnya.

"Kalau kalau kita lihat, anggap 270 juta orang. Kalau 270 juta kalau Rp 100 ribu untuk satu kali vaksinasi, itu kan hanya Rp 27 triliun. Kalau Rp 200 ribu untuk 2 kali vaksinasi, itu Rp 54 triliun. Dan itu tidak dalam satu tahun, taruhlah nggak mungkin kita dapat 270 juta vaksin. Nah anggap dari situ, kita punya defisit saja Rp 1.000 triliun. Cuma 2,7% atau 3% dari defisit, nothing," terang dia.

Jikalau vaksin Corona harus tetap berbayar, ia menegaskan DPR harus turun tangan dalam menetapkan harga jualnya. Dalam hal ini, ia meminta DPR harus memastikan bahwa yang dijual ke masyarakat ialah harga beli, artinya tak ada pengambilan keuntungan.

"Harga itu harus diatur dengan DPR, sehingga yang dikenakan harga pembelian, tanpa mengambil keuntungan. DPR harus berperan di sini, berapa harga belinya, dan itu harga yang dijual," pungkas Anthony.

https://tendabiru21.net/movies/tersanjung-the-movie/