Artikel Kesehatan "Info Kesehatan"

Jumat, 04 Desember 2020

Bumiputera Janji Bakal Bayar Klaim Polis Asalkan...

AJB Bumiputera menawarkan pembayaran klaim polis untuk nasabah korban gagal bayar. Hal ini dilakukan setelah puluhan nasabah melakukan unjuk rasa pada Kamis pagi menagih janji pengurus Bumiputera.

Koordinator nasabah gagal bayar akhirnya bertemu dengan pengurus. Hasilnya adalah pihak Bumiputera akan membayarkan klaim para nasabah untuk tahap awal.

Tapi ada syaratnya. Apa saja ya?

Koordinator nasabah korban gagal bayar Bumiputera Jabodetabek dan Jawa Barat Fien Mangiri mengungkapkan pihaknya sudah bertemu dengan Sekretaris Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Nurhasanah, Direktur SDM Dena Chaerudin, sekretaris direksi dan Asisten Direktur Pemasaran Jaka Irwanta.

Dari hasil pertemuan tersebut Fien mengungkapkan jika pengurus Bumiputera menawarkan pencairan klaim nasabah yang berstatus habis kontrak dengan nilai di bawah Rp 10 juta.

"Selain itu untuk status habis kontrak dana kelangsungan belajar (DKB) atau meninggal dunia dan polis yang paling lama, kami memberikan waktu satu pekan untuk realisasi komitmen tersebut," kata Fien di gedung AJB Bumiputera, Kamis (3/12/2020).

Dia mengungkapkan saat ini sudah ada sekitar 500 polis dengan nilai tunai klaim sebesar Rp 15 miliar. Fien menceritakan ada nasabah yang sudah mengajukan klaim sejak 2017, namun hingga hari ini belum dibayarkan oleh manajemen Bumiputera.

Janji ini ditagih karena pada Oktober lalu, manajemen menjanjikan sedang mengurus pencairan dana cadangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembayaran klaim polis asuransi yang sudah habis kontrak hingga penebusan.

Fien menyebutkan dia bersama nasabah lain meminta kepastian terkait klaim AJB Bumiputera yang masih belum dibayarkan ini

Bumiputera Ingkar Janji

Salah satu nasabah dana pensiun bernama David Susanto. Dia menceritakan jika selama ini selalu membayarkan polis secara tepat waktu. Namun saat habis kontrak pada 2019 hingga saat ini, program pensiunnya tak kunjung cair.

"Saya seharusnya Mei 2019 itu cair Rp 37 juta, tapi mereka hanya janji saja. Padahal saya bayar polis selalu tepat waktu," kata dia kepada wartawan di kantor pusat Bumiputera, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).

Dia mengharapkan klaim bisa segera dicairkan. Hal ini karena dirinya sudah tak lagi memiliki penghasilan dan hanya mengharapkan dana pensiun ini.

Selain David, ada Eni salah satu nasabah yang memiliki polis beasiswa berencana. Ia membeli polis tersebut sejak 1998 dan diniatkan untuk biaya kuliah anaknya.

"Saya bayar polis ini sejak umur anak saya kecil. Lalu habis kontrak tahun 2017 dan tidak ada tindak lanjut dari Bumiputera terkait pencairan," jelas dia.

Akhirnya Eni ke kantor Bumiputera dan ia diminta ke kantor Wolter Monginsidi.

"Dari sana saya disuruh ke pusat lagi, padahal polis ini sudah habis kontrak dan ternyata tidak cair-cair juga. Ya Bumiputera ingkar janji lah, padahal saya bayar polis selalu tepat waktu," jelasnya.

https://tendabiru21.net/movies/wild-orchid/

Ikut Jejak Obama, Joe Biden Tunjuk Penasihat Ekonomi Termuda

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menunjuk Brian Deese sebagai penasihat ekonomi utamanya di Gedung Putih. Pada era mantan Presiden AS Barack Obama, Deese turut membantu menyelamatkan industri otomotif dan menegosiasi perjanjian iklim Paris.

Terpilihnya Deese menjadikan dia orang termuda yang memimpin Dewan Ekonomi Nasional AS dengan umur 42 tahun. Penunjukannya menandakan niat Biden untuk menempatkan perubahan iklim sebagai inti dari rencana kepemimpinannya untuk menghidupkan kembali ekonomi AS setelah pandemi COVID-19.

"Deese yang dapat saya andalkan untuk membantu kami mengakhiri krisis ekonomi yang sedang berlangsung, membangun ekonomi yang lebih baik dan membantu menghadapi ancaman eksistensial perubahan iklim dengan cara yang menciptakan pekerjaan dengan gaji yang baik di AS," ungkap Biden, dikutip dari Reuters,Jumat (4/12/2020).

Deese mengatakan dia akan mendorong tindakan baru yang berani yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan mengatasi ketidakadilan rasial yang menurutnya merupakan inti dari krisis iklim.

"Amerika Serikat perlu bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris dan mendorong jauh melampaui itu untuk memenuhi tujuan Biden mencapai ekonomi emisi nol-bersih sebelum 2050," ujar Deese.

https://tendabiru21.net/movies/nine-1-2-weeks/

Sedih, Bayar Pajak di RI Masih Dianggap Bentuk Penjajahan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Ada yang menganggap membayar pajak bukan suatu kewajiban, hingga sebagai bentuk penjajahan.

"Banyak yang masih menganggap pajak bukan kewajiban, beban dari negara yang tidak dihubungkan dengan kehadiran negara itu sendiri. Bahkan masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Nasional Perpajakan melalui virtual, Kamis (3/12/2020).

Hal itu terlihat dari rasio pajak di Indonesia yang masih rendah. Dia mengakui kemampuan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum maksimal dalam mengumpulkan pajak.

"Harus diakui di Indonesia tax rasio kita masih termasuk rendah, itu bukan sesuatu yang membanggakan karena itu menggambarkan belum optimalnya kemampuan kita mengumpulkan pajak," jelasnya.

Ternyata penerimaan pajak yang rendah juga dapat berdampak ke masyarakat. Klik halaman selanjutnya.

Rasio pajak yang rendah disebut bisa jadi penghalang bagi Indonesia untuk bisa membangun hal-hal yang penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Fasilitas negara yang bisa dibangun dari pajak, kata Sri Mulyani misalnya pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, di bidang pangan, pertahanan keamanan, dan masih banyak lagi.

"Penerimaan pajak yang rendah menghalangi Indonesia untuk bisa membangun hal-hal yang sangat esensial dan penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta kepada jajaran DJP untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Berbagai cara bisa dilakukan seperti reformasi sistem perpajakan, perbaikan di kantor pelayanan, hingga reformasi sumber daya manusia.

Berdasarkan data dari Kemenkeu, realisasi rasio pajak pada 2015 mencapai 10,76%, yang turun secara bertahap pada 2016 menjadi 10,36% dan pada 2017 menjadi 9,89%.

Pada 2018, rasio pajak Indonesia sempat naik 10,24% dan kembali turun ke level 9,76% pada 2019. Pada tahun ini, Kemenkeu memproyeksikan rasio pajak hanya di level 7,9% dan pulih bertahap di level 8,18% pada tahun 2021.

https://tendabiru21.net/movies/the-mermaid/