Anggaran Kesehatan Lambat Cair, Sri Mulyani Buka Suara

 Anggaran kesehatan saat ini baru terealisasi sekitar RP 4,09 triliun atau 4,68% dari pagu sebesar Rp 87,5 triliun. Realisasi ini dinilai kecil karena pemerintah yang saat ini fokus untuk penanganan pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara. Menurut dia anggaran kesehatan ini tak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Anggaran ini adalah total pagu untuk pos lain di bidang kesehatan, mulai dari insentif tenaga medis hingga insentif perpajakan di bidang kesehatan.

"Ada yang berpersepsi anggaran kesehatan baru cair sedikit karena tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sebetulnya tidak juga, karena ada jalurnya, dari Rp 87,5 triliun ada yang bentuknya insentif pajak ke rumah sakit jasa kesehatan," kata dia dalam konferensi pers virtual BNPB.

Dia mengungkapkan anggaran di bidang kesehatan ini adalah tanggung jawab antar kementerian dan lembaga. Dia menyebut anggaran kesehatan Rp 87,5 triliun ini adalah tambahan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 secara langsung misalnya pembelian alat pelindung diri (APD) tahap awal hingga diberikan dalam bentuk BPJS Kesehatan.

https://kamumovie28.com/2019/07/

Sri Mulyani menambahkan anggaran tersebut akan ia terus pantau agar bisa tepat sasaran dan mampu memberikan ketahanan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat.

Dia menyebut akan menelusuri anggaran tersebut dan penyaluran ke pihak yang membutuhkan.

Kita harap dampaknya untuk mengatasi ekonomi di bidang kesehatan bisa menjadi lebih baik dan kemungkinan memulihkan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih besar," jelas dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani melaporkan anggaran perlindungan sosial saat ini telah mencapai 34,06% atau Rp 69,4 triliun dari pagu anggaran Rp 203,9 triliun.

Realisasi anggaran bidang sektoral atau pemda juga naik menjadi 4% atau sekitar Rp 4,24 triliun. Anggaran UMKM telah terserap 22,74% atau sekitar Rp 28,07 triliun.

"UMKM 22,74% tapi ini karena ada penempatan dana pada Himbara. Untuk pembiayaan korporasi belum ada realisasi, insentif usaha 10,14%," jelasnya.

Jokowi Sempat Marah

Dalam sebuah video yang beredar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kejengkelannya saat membuka rapat terbatas bersama para menteri pada 18 Juni. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja kesehatan.

"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba," kata Jokowi.

Video tersebut menjadi perbincangan setelah dipublikasikan di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Awalnya merupakan video internal, namun akhirnya dipublikasikan karena beberapa pernyataan Jokowi dinilai perlu diketahui publik.

"Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," lanjut Jokowi.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti itu," kata Jokowi.

Dalam video tersebut, Jokowi juga menyinggung pembagian bantuan sosial atau bansos yang belum mencapai 100%. Apapun masalahnya, Jokowi minta segera diatasi.

"Ini extraordinary harusnya 100%," tegasnya.

https://kamumovie28.com/2018/12/

Jokowi Wanti-wanti Jangan Kehilangan Investor yang Cabut dari China

 Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri untuk meninjau Kawasan Industri Terpadu di Kendal. Kawasan ini diharapkan bisa menampung dan menarik perusahaan-perusahaan asing yang hendak keluar dari China.

Jokowi minta para menteri dan kepala lembaga terkait untuk benar-benar mempersiapkan kawasan tersebut untuk menggaet investor asing. Dia tak ingin Indonesia kecolongan lagi dalam berebut investor yang keluar dari China.

Hal itu diungkapkannya saat melakukan peninjauan ke kawasan industri yang berlokasi di Desa Ketanggan. Kec Gringsing, Kabupaten Batang itu. Dalam kunjungan itu dia juga didampingi oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Ada relokasi dari Tiongkok 33 perusahaan kita satu pun nggak dapet," ujarnya dilansir dari video live di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6/2020).

Oleh karena itu Jokowi meminta kepada jajarannya, khususnya Kepala BKPM agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi perusahaan asing. Dia ingin mereka diberikan kemudahan dalam segala hal.

"Kita akan siapkan kurangi lebih 4.000 hektar di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan sanksi 450 hektar terlebih dahulu. Langsung misalnya ada yang mau pindah, tadi LG mau pindah besok sudah silakan langsung masuk, sudah nggak usah ngurus apa-apa. Yang mengurus semuanya di Kepala BKPM tentu saja dibantu nanti oleh gubernur dan bupati yang ada di sini," ujarnya.

Jokowi juga ingin Indonesia menang dalam bersaing dengan negara lain untuk memperebutkan perusahaan yang pindah dari China. Dia harap Indonesia bisa memberikan penawaran yang jauh lebih menarik dari negara lain.

"Saya tidak mau lagi, tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi, dari Tiongkok keluar, jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain kalau mereka memberikan harga tanah misalnya Rp 500 ribu ya kita harus bisa di bawahnya itu, Rp 300 ribu misalnya. Kalau mereka membeli harga tanah Rp 1 juta ya kita harus bisa memberikan harga Rp 500 ribu. Kalau mereka mengurus izin di sana 1 bulan ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain seminggu ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki competitiveness yang baik," terangnya.

https://kamumovie28.com/2017/03/

Anggaran Kesehatan Lambat Cair, Sri Mulyani Buka Suara

 Anggaran kesehatan saat ini baru terealisasi sekitar RP 4,09 triliun atau 4,68% dari pagu sebesar Rp 87,5 triliun. Realisasi ini dinilai kecil karena pemerintah yang saat ini fokus untuk penanganan pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara. Menurut dia anggaran kesehatan ini tak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Anggaran ini adalah total pagu untuk pos lain di bidang kesehatan, mulai dari insentif tenaga medis hingga insentif perpajakan di bidang kesehatan.

"Ada yang berpersepsi anggaran kesehatan baru cair sedikit karena tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sebetulnya tidak juga, karena ada jalurnya, dari Rp 87,5 triliun ada yang bentuknya insentif pajak ke rumah sakit jasa kesehatan," kata dia dalam konferensi pers virtual BNPB.

Dia mengungkapkan anggaran di bidang kesehatan ini adalah tanggung jawab antar kementerian dan lembaga. Dia menyebut anggaran kesehatan Rp 87,5 triliun ini adalah tambahan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 secara langsung misalnya pembelian alat pelindung diri (APD) tahap awal hingga diberikan dalam bentuk BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani menambahkan anggaran tersebut akan ia terus pantau agar bisa tepat sasaran dan mampu memberikan ketahanan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat.

Dia menyebut akan menelusuri anggaran tersebut dan penyaluran ke pihak yang membutuhkan.

https://kamumovie28.com/2017/06/