Prancis akan memperpanjang status darurat kesehatan untuk menghadapi virus corona. Status darurat ini diperpanjang selama dua bulan. Setelah disetujui oleh anggota parlemen, periode darurat ini akan berlangsung sampai 24 Juli 2020 mendatang.
RUU itu akan diajukan ke hadapan Senat pada hari Senin dan Majelis Nasional, kemungkinan sehari setelahnya, kata juru bicara pemerintah Sibeth Ndiaye. Diharapkan RUU ini akan bisa disetujui dan menjadi aturan hukum pada akhir minggu.
Hal ini dilakukan untuk menjaga langkah-langkah pengawasan ketat anti virus di Prancis usai pencabutan status lockdown sebagian. Pemerintah telah mengumumkan pencabutan bertahap beberapa tindakan lockdown mulai 11 Mei mendatang, termasuk pembukaan kembali sekolah dasar dan juga pembukaan toko-toko lain serta kantor.
Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk mencegah segala hal yang berpotensi menjadi risiko kebangkitan wabah virus tersebut.
Sebagai bagian dari langkah-langkah yang direncanakan, siapa pun yang memasuki Prancis, asing atau Prancis, harus tetap dikurung selama dua minggu, Menteri Kesehatan Olivier Veran mengatakan pada konferensi pers dikutip dari AFP.
"Namun, orang yang terinfeksi sudah di Prancis tidak akan dipaksa untuk menerima isolasi dan perawatan, karena "kami percaya rasa tanggung jawab orang Prancis," kata Veran.
Siapa pun yang datang dari luar negeri dan terinfeksi virus akan diwajibkan oleh hukum untuk dikarantina, katanya. Gejala-gejala yang berkembang saat dalam isolasi juga perlu masuk ke karantina.
"Kita harus hidup dengan virus untuk sementara waktu," kata Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner setelah pertemuan kabinet memutuskan perpanjangan status darurat.
"Belajar hidup dengan virus, itulah yang dipertaruhkan dalam beberapa bulan mendatang."
Afghanistan Bebaskan Tahanan Taliban demi Cegah Corona
Afghanistan membebaskan 98 tahanan Taliban dari penjara Pul-e-Charkhi di Kabul untuk mencegah penularan virus corona.
Dikutip dari CNN, para tahanan itu dibebaskan pada Sabtu malam.
Direktorat Keamanan Nasional dalam sebuah pernyataan mengatakan pembebasan tahanan Taliban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona.
Langkah tersebut sesuai dengan surat keputusan yang ditandatangani Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada 11 Maret untuk membebaskan tahanan Taliban sebagai bagian dari pembicaraan damai antara kedua pihak.
Para tahanan tersebut dibebaskan berdasarkan kondisi kesehatan, usia, dan lamanya masa hukuman.
Sejauh ini, 650 tahanan Taliban telah dibebaskan, dan rencananya pemerintah akan membebaskan 850 lagi.
"Pemerintah Republik Islam Afghanistan tetap membuka kelanjutan kerja teknis bersama dengan Taliban untuk memajukan proses perdamaian," bunyi pernyataan itu.
Pada Februari lalu, Amerika Serikat dan Taliban sepakat untuk mengurangi kekerasan yang terjadi selama bertahun-tahun di Afghanistan.
Poin kesepakatan tersebut termasuk gencatan senjata dan pembebasan tahanan oleh Taliban dan Afghanistan.
Sebagai bagian dari kesepakatan itu, AS sepakat untuk menarik pasukannya dari Afghanistan secara bertahap mulai Maret. AS mengatakan penarikan pasukannya dilakukan jika kelompok militan sudah mulai melakukan pembicaraan dengan Kabul dan mematuhi jaminan lainnya.
Dalam kesepakatan tersebut, AS juga menuntut pemerintah Afghanistan untuk membebaskan 5.000 tahanan Taliban. Sebagai imbalannya, kelompok militan diminta untuk membebaskan 1.000 tawanan pro-pemerintah.
Hingga Senin pagi (4/5), Afghanistan memiliki 2.704 kasus virus corona, 85 kematian dan 345 dinyatakan sembuh.
