Duduk bareng, pihak KLHK, Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat bicara keberlangsungan TN Komodo. Rencananya, pengamanan TN Komodo akan ditingkatkan bersama.
Pertemuan itu melibatkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno dengan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan NTT Alexander Sena serta sejumlah stakeholder terkait di lantai 8 ruang rapat Ditjen KSDAE KLHK, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Sejumlah keputusan bersama diambil terkait TN Komodo.
Pertemuan itu membahas sejumlah permasalahan yang ada di TN Komodo beserta solusinya. Terutama soal perburuan rusa liar yang dianggap membahayakan keberlangsungan Komodo.
"Pengamanan dan perlindungan satwa Komodo termasuk jaminan ketersediaan mangsanya, terutama rusa," ujar Wiratno.
Dijelaskan oleh Alexander, data dari pihaknya menyebut kalau jumlah Komodo mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2018. Yakni dari 3.000 komodo di tahun 2012 menjadi 2.800 komodo di tahun 2018, atau turun 200 ekor Komodo.
Tak hanya pihak Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat, pihak KLHK juga akan menggandeng pihak Balai TN Komodo termasuk pelaku wisata untuk menjaga warisan dunia tersebut lewat patroli bersama. Termasuk untuk menjaga terumbu karang di perairan TN Komodo.
"Peningkatan patroli bersama antara Balai TN Komodo dengan TNI AL, Polda NTT, Polres Manggarai Barat, beserta para tour operator, masyarakat mitra Polhut dari Desa Komodo, Desa Pasir Panjang dan Desa Papagarang dalam rangka pengamanan kawasan perairan dan daratan dari perburuan liar dan perusakan terumbu karang," papar Wiratno.
Selain aktivitas ilegal seperti perburuan rusa dan pengrusakan terumbu karang, Pihak KLHK dan Pemprov NTT juga akan mengawasi wisatawan yang ingin datang melihat Komodo hingga snorkeling dan diving di kawasan taman nasional.
"Pengaturan secara menyeluruh sistem pengelolaan pengunjung, pengelolaan information centre, pengelolaan ekosistem savana dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk konservasi dan ekonomi," tutup Wiratno.
Seperti diketahui, TN Komodo dikunjungi oleh sekitar 159 ribu wisatawan tahun 2018 lalu. Tentu dibutuhkan regulasi dan jumlah personel yang tidak sedikit untuk mengawasi keseluruhan TN Komodo yang memiliki total area seluas 1.733 km persegi.
Apabila Jadi, Pulau Komodo Ditutup Mulai Januari 2020
Wacana penutupan TN Komodo selama setahun berganti jadi hanya di Pulau Komodo. Apabila jadi, penutupan akan dilakukan terhitung dari Januari 2020.
Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berkeinginan untuk menutup keseluruhan TN Komodo selama setahun untuk menjaga habitat Komodo dan ketersediaan rusa yang disebutnya kian menipis.
Dalam rapat hari Rabu ini di lantai 8 ruang rapat Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) KLHK, Jakarta (6/2/2019), Dirjen KSDAE KLHk Wiratno beserta Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan NTT, Alexander Sena serta sejumlah stakeholder terkait sampai pada putusan baru.
Pihak KLHK dan segenap stakeholder terkait disebutkan akan segera membentuk tim terpadu untuk melihat kondisi Komodo di lapangan. Dijelaskan, bahwa tim terpadu tersebut akan membuat laporan kembali pada Menteri KLHK Siti Nurbaya pada bulan Juli 2019 mendatang.
"Sekarang sesegera mungkin Juli akan ada keputusan terkait penutupan sementara TN Komodo. Ditutup atau tidak ditutup alasannya apa," ujar Wiratno.
Tak hanya itu, lingkup penutupan juga dipersempit dari yang tadinya di TN Komodo menjadi hanya di Pulau Komodo. Apabila semua data telah diperoleh dan penutupan dirasa perlu, wacananya akan dimulai pada awal tahun depan.
"Rencana penutupan Pulau Komodo untuk tujuan wisata, dapat dilakukan setelah adanya hasil dari tim terpadu dan berlaku mulai Januari 2020," ujar Wiratno.
Terkait wisatawan yang telah memesan paket wisata ke Pulau Komodo, Wiratno menyebut bahwa wisatawan masih dapat berkunjung ke destinasi di luar Pulau Komodo apabila rencana penutupan jadi dilakukan.
