Indonesia punya potensi wisata luar biasa. Namun Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan inovasi dan birokrasi masih jadi ganjalan besar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka Trisakti Tourism Award tahun 2019. Tjahjo menjadi keynote speaker dalam acara tersebur berbicara mengenai pariwisata daerah dan kendala birokrasi.
Awalnya, Tjahjo bercerita mengenai pengalamannya yang sedang mengunjungi Danau Toba lalu berbicangan dengan wisatawan asal Jepang. Dia memandang faktor keramahtamahan pelaku wisata sangat penting.
"Yang penting adalah tingkat keramahtamahannya. Saya keliling ke 7 kabupaten/kota di Toba. Saya bermalam di satu hotel kecil, saya ditemani ada satu keluarga dari Jepang. Dia datang makan siang, saya tanya bermalam di mana apa di hotel sini. 'Saya bermalamnya di Medan'. Kenapa? Dia menyampaikan 'kurang ramah tamah di hotel sini'," ujar Tjahjo di Cendrawasih Hall JCC, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Selain ramah-tamah para pengelola wisata, Tjahjo menganjurkan adanya inovasi daerah untuk sektor pariwisata. Dia pun menjabarkan perbedaan pariwisata di Toraja dan Bali. Toraja masih kurang inovasinya.
"Harus ada inovasi-inovasi baru, kalo tidak ada, akan mati. Contohnya Toraja, orang datang ke Tana Toraja cukup sekali, karena yang dinikmati, disuguhkan hanya kengerian saja. Mayat yang dimakamkan di bukit, potong kerbau, selesai. Harus ada model seperti Bali misalnya, pantainya ada, pegunungannya ada, budaya ada, adat ada," ucapnya.
Tjahjo lalu berbicara mengenai kendala birokrasi pada sektor wisata. Dia memaparkan Candi Borobudur yang menjadi destinasi wisata dunia namun dikelola lebih dari 1 pengelola.
"Ternyata ya tadi birokrasi pengelolaan cukup berat sekali. Coba, Candi Borobudur dikelola oleh Pemprov Jawa Tengah, dikelola oleh Pemkab Magelang, ada badan otorita yang mengurusi situs purbakala, ada otorita yang mengurusi sejarahnya," kata Tjahjo.
Kepada para pemerintah daerah Tjahjo menyampaikan pesan membuat destinasi wisata yang didukung akses yang memadai. Selain itu juga adanya peningkatan atraski wisata lewat pengembangan keanekaragaman.
"Pada kesempatan baik ini saya menyampaikan pesan, khususnya bagi kepada temen-temen di daerah. Bahwa penciptaan destinasi wisata baru hendaknya didukung oleh akses yang memadai. Peningkatan atraksi wisata melalui pencipataan dan pengembangan keanekaragaman," sebutnya.
Kepada daerah yang memilik destinasi wisata yang rentan bencana, Tjahjo meletakkan perhatian lebih. Menurutnya, harus ada anggaran lebih kepada dinas pariwisata.
"Buat kepala daerah saya hanya punya kewenangan ikut mengatur APBDnya. Pasti akan saya masukan candangan daerahnya masuk daerah rawan bencana atau tidak. Kalau daerahnya tujuan daerah destinasi wisata nasional, kami anggarkan harus ada yang lebih kepada dinas pariwisata," tutur Tjahjo.
Tjahjo pun menyinggung para pimpinan daerah yang kunjungan ke luar negeri dalam rangka undangan pariwisata. Tjahjo mengaku banyak menolak izin para kepala daerah tersebut karena tidak ikut membawa serta para kepala dinas pariwisatanya.
"Saya juga mohon maaf banyak menolak kepala daerah atau DPRD yang keluar negeri dalam rangka menghadiri undangan pariwisata. Karena jarang sekali kepala daerah undangan keluar negeri tujuannya pariwisata, tapi kepala dinas pariwisatanya tidak pernah diajak," imbuhnya.
